Miing Optimis Gantikan WH di Kota Tangerang

Calon Wali Kota Tangerang Miing, memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Pria kelahiran Lebak, Banten, 27 April 1958, ini mengaku optimis menang di bekas daerah kekuasaan mantan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.

Tidak tanggung-tanggung, Miing bermimpi ingin membangun Kota Tangerang, menjadi kota yang berkelas dunia. Di antaranya dengan membangun Sungai Cisadane, menjadi tempat wisata berkelas internasional. Sungai yang kini terlihat kotor itu, akan disulapnya menjadi bersih, dan bisa dilewati perahu-perahu besar nan cantik.

Tidak hanya itu, di sepanjang pinggiran sungai juga akan dibangun tempat-tempat makan, dan ruang terbuka hijau untuk para seniman dan anak muda Tangerang yang kreatif.

Kemudian, dia juga berencana membangun pendidikan nonformal yang dapat menunjang keahlian para pemuda-pemudi di Kota Tangerang. Saat ditanya kenapa? Tanpa sungkan, dia memuji pendidikan formal di Kota Tangerang, sudah cukup baik.

Menurut anggota DPR-RI Komisi X ini, banyak pembangunan di Kota Tangerang yang sudah dilakukan Wahidin Halim saat menjabat sebagai wali kota selama dua periode, banyak yang berhasil. Untuk itu, dia berjanji akan melanjutkan program tersebut, dan memaksimalkannya saat terpilih nanti.

Terakhir, dia ingin melakukan perbaikan kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang. Perbaikan kualitas hidup ini, akan dia mulai dengan melakukan tata ruang yang baik. Di antaranya dengan memindahkan warga yang tinggal di atas lahan dan tanah negara, dan menempatkan mereka di atas rumah susun. 

"Itu mimpi, dan kita harus berani memulainya. Saya harus optimis, dan menawarkan gagasan saya kepada orang-orang. Saya belum pernah punya kesempatan untuk melaksanakan kemampuan-kemampuan saya. Optimis itu modal utama saya sebagai pemimpin," ujarnya seperti yang dikutip sindonews, Jakarta, Rabu (19/06). 

Anggota DPR periode 2009-2014 dari PDIP asal Provinsi Banten ini merasa kemampuannya dalam dunia politik sudah tidak diragukan. Dengan percaya diri, dia mengaku pernah ditawari almarhum Taufiq Kiemas, menjadi Bupati Lebak, pada 2003. Namun tawaran itu ditolaknya dengan halus. 

Dia mengatakan, ingin membangun karirnya terlebih dahulu, baru kemudian menentukan sikap menjadi wakil rakyat di DPR RI dan memilih menjadi wali kota Tangerang. Mendengar jawaban Miing, Taufiq Kiemas mengamini, dan menyetujui dia menjadi Wali Kota Tangerang. 

Padahal, diakuinya saat itu basis massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di sana, masih sangat solid. Katanya, jika dia menerima tawaran saat itu, maka Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, tidak akan pernah menjabat.

Kendati begitu, secara jujur Miing mengatakan, masyarakat Lebak dan Pandeglang, tidak membutuhkan karakter pemimpin seperti dirinya. Hal itu terlihat dari permintaan yang datang kepadanya, justru berasal dari DPC PDIP Kota Tangerang yang menginginkan dirinya maju.

"Kenapa saya mau, karena PDIP Lebak dan Pandeglang tidak pernah meminta saya. Dan saya tidak pernah mengajukan diri. Tetapi DPC PDIP Kota Tangerang meminta saya. Sebagai kader partai, saya siap," terangnya bersemangat.

Hal lain yang coba dibangun Miing, ketika menang nanti, adalah membangun komunikasi yang lebih baik dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sebab, dia memiliki kepentingan besar dengan penguasa Banten itu, terutama tentang pembangunan Kota Tangerang.

POLITIKIni Lima Platform Pemenangan Pemilu PKB

BANYAK hal penting dan strategis yang akhir-akhir ini berkembang di negeri ini,  yang memerlukan perhatian serius partai politik. Dari sekian banyak pointpenting itu, PKB memberikan aksentuasi pada lima hal, dan hal itu menjadiplatform politik PKB dalam menyambut Pemilu 2014. Kelima platform politik tersebut adalah:

1. Penyelamatan demokrasi
Pandangan dan sikap  PKB tentang perlunya demokrasi diarahkan  dengan bersungguh-sungguh agar berkembang secara lebih sehat, adil, dan menyejahterakan. Rakyat harus mendapatkan manfaat secara langsung dalam proses demokrasi. Kehidupan demokrasi harus berlangsung secara tertib, mudah, murah dan menyenangkan.

Demokrasi harus diselamatkan dari hegemoni kekuatan dan kekuasaan kapitalistik. PKB akan berikhtiar memantapkan konsolidasi kehidupan demokrasi, sehingga rakyat merasakan nikmatnya hidup di alam demokrasi. PKB akan terus memperjuangkan kehidupan  demokrasi tanpa korupsi.

2. Stop radikalisme dan pemenuhan hak dasar
Pandangan dan  sikap PKB tentang mutlaknya pemberian jaminan rasa aman bagi masyarakat oleh Negara. Negara harus mencegah menguatnya radikalisme dalam kehidupan beragama, kehidupan sosial dan kehidupan politik.

PKB juga akan terus menerus memperjuangkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terutama hak memperoleh rasa aman dalam menjalankan usaha, kebebasan dalam menjalankan ajaran agama dan beribadah, dan hak  dalam mendapatkan pendidikan yang baik.

3. Kehidupan beragama yang inklusif
Pandangan dan sikap PKB tentang keberadaan dan kondisi yang dihadapi kaum santri dan komunitas beragama di daerah yang menghadapi ancaman dari pihak tertentu yang mengajarkan doktrin ajaran agama yang menyesatkan, ekslusif, berpotensi menumbuhkan permusuhan, dan mempertentangkan/ mendikhotomikan antara paham keagamaan dan paham kenegaraan/ kebangsaan.

Umat beragama yang berusaha memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar dan dewasa harus diselamatkan dari berbagai ancaman, baik ancaman teologis maupun ancaman sosial yang mengganggu ketenangan dalam menjalankan ajaran agama. 

Selain itu PKB juga akan terus memperjuangkan kehidupan kaum santri dan umat beragama yang lebih sejahtera secara ekonomi.

4. APBN & APBD yang pro-desa
Pandangan dan sikap PKB sehubungan dengan kondisi kehidupan masyarakat desa yang masih jauh tertinggal, serta agenda perjuangan PKB dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, melalui penyusunan regulasi tentang desa dan alokasi anggaran 20% APBN dan APBD untuk pembangunan desa, atau agenda perjuangan setiap desa harus mendapatkan minimal Rp 1 miliar/tahun.

Coba bayangkan dengan anggaran ADD (alokasi dana desa) yang  selama ini diterima rata-rata desa di seluruh Nusantara, yang angkanya berkisar Rp 150 juta – Rp 250 juta/tahun. Bagaimana mungkin masyarakat di desa bisa mengatur dana sebesar itu untuk berbagai kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa, selain untuk kebutuhan membangun infra struktur desa yang umumnya sangat tertinggal?

5.Penyelamatan lingkungan hidup
Pandangan dan sikap PKB tentang kondisi lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan yang belum dilakukan dengan benar, terutama di beberapa daerah yang mengandalkan potensi sumberdaya alam sebagai penopang kekuatan ekonomi daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam harus diletakkan pada dua aras dan  kepentingan utama secara bersamaan, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan rakyat di daerah pada satu sisi, dan pada sisi lain dan dalam jangka panjang  adalah tetap terpeliharanya ekosistem di suatu kawasan/daerah untuk kemaslahatan umat manusia di kemudian hari.(Adv)

Ibas: Silatnas PD Momentum Membenahi Kinerja

Jakarta:Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengajak seluruh kader Partai Demokrat memanfaatkan momentum Silaturahmi Nasional (Silatnas) sebagai ajang konsolidasi untuk membenahi seluruh lini organisasi partai tersebut.

“Silatnas menjadi momentum yang tepat untuk membenahi kinerja seluruh lini organisasi dan menegaskan kembali komitmen Partai Demokrat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat menjadi bagian dari perjuangan partai,” kata Ibas di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12).

Ibas menambahkan, elektabilitas Partai Demokrat akan meningkat jika seluruh kader Demokrat hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah di masyarakat.

"Terkait elektabilitas partai yang menurut sejumlah lembaga survei terus merosot menjadi bagian dari realitas dan sekaligus tantangan yang perluh dijawab bersama oleh kader Partai Demokrat dengan hadir di saat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Bagi Ibas, survei menjadi salah satu instrumen dalam menyusun strategi politik menjelang 2014. "Penyebab merosotnya elektabilitas Partai Demokrat harus segera dibenahi secara menyeluruh dan tuntas. Itulah yang menjadi salah satu fokus kita dalam menyusun strategi perjuangan partai," tegas Ibas.

Ibas menilai, akhir-akhir ini, Partai Demokrat terus diuji eksistensinya dengan berbagai persoalan, terutama menyangkut kasus hukum yang menjerat kader-kader partai.

"Saya melihat hal ini sebagai salah satu jalan yang harus dilalui partai untuk menuju kejayaannya. Menjadi partai yang mapan, modern sekaligus berkualitas memang harus melewati berbagai rintangan, ujian dan cobaan. Karena ujian-ujian itulah yang akan menentukan Partai Demokrat sebagai partai yang kuat atau tidak," tambahnya.

"Terlepas dari semua rintangan yang tengah menimpa Partai Demokrat, saya ingin tegaskan bahwa sampai saat ini, Partai Demokrat masih menjadi partai yang memegang teguh amanah masyarakat sebagai landasan utama perjuangan partai," tutup anggota Komisi I DPR itu

Anggota KPU Nilai DKPP keluar dari Tugas Utama

Jakarta:Anggota KPU Sigit Pamungkas menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait verifikasi faktual parpol telah keluar dari tugas utama DKPP.

"Kewenangan DKPP itu hanya pada kode etik. Sanksinya teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Putusan DKPP final dan mengikat hanya pada soal kode etik menyangkut sanksi itu," kata Sigit dalam diskusi Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu di media center Bawaslu, Jakarta, Jumat (14/12).

Karena itu, Sigit mengajak semua pihak mendorong agar DKPP tetap memutus masalah kode etik saja. Sigit mengaku KPU melaksanakan putusan DKPP untuk menunjunjung kepastian hukum. Saat ini, menurutnya, verifikasi 18 parpol itu kini sedang berlangsung.

"Kalau nanti ada lagi putusan seperti ini, putusan DKPP yang ke luar dari main duty, KPU bisa mengabaikannya," ujarnya.

Diskusi ini juga menampilkan Ketua Umum Partai Republik Marwah Daud dan peneliti Sugeng Suryadi Sindicate (SSS) Toto Sugiarto. Marwah justru berpendapat lain menanggapi putusan DKPP.

"Putusan DKPP ini menunjukkan berjalan mekanisme koreksi. Kalau ada kesalahan di KPU, dikoreksi oleh Bawaslu, dan kalau ada kesalahan di KPU dan Bawaslu dikoreksi oleh DKPP," kata dia.

Partai Republik, termasuk dari 18 parpol yang diverifikasi sesuai perintah DKPP. "Melihat putusan DKPP kami menjadi optimistis pemilu ini akan berjalan dengan baik karena mekanisme koreksi sudah berjalan," ujar dia.

Sebaliknya, Toto Sugiarto menilai putusan DKPP tetap bermasalah. "Namun, saya belum melihat ada anggota DKPP itu tidak independen. Saya belum melihat tidak ada anggota DKPP yang terkontaminasi kepentingan parpol tertentu," katanya.

Hakim Heran Angie Tak Tahu Maksud Rosa Minta Diperkenalkan

Jakarta: Sidang kasus suap terkait anggaran proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dengan terdakwa Angelina Sondakh kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (14/12). Agenda sidang pemeriksaan terdakwa.

Angie mengaku pernah memperkenalkan Direktur Marketing Permai Grup Mindo Rosa Manulang kepada Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Haris Iskandar di Plaza FX, Senayan, Jakarta pada 2010. Menurutnya, Rosa diperkenalkan dengan Haris karena diminta mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Karena Nazar yang minta, apalagi dengan kata-kata anak buah saya, jadi mau saya pertemukan," kata Angie di hadapan majelis hakim.

Meski demikian, Angie mengaku tidak tahu maksud Rosa berkenalan dengan Haris. Sesampai di FX, kata Angie, ia tidak ikut pembicaraan keduanya. Ia mengantar anaknya untuk main di lantai atas. Janda mendiang Adjie Massaid itu juga mengaku tidak bertanya kepada Rosa tentang pertemuan tersebut.

Jawaban Angie membuat hakim Ketua Sudjatmiko keheranan. Ia mempertanyakan kenapa Rosa minta diperkenalkan dengan Haris melalui Angie. Ia juga heran mengapa Angie tidak tahu tujuan perkenalan tersebut. "Sebenarnya memperkenalkan orang, tapi tidak tahu tujuannya itu tidak logis, ya," kata Sudjatmiko.

Sudjatmiko mencecar, apakah pertemuan itu ada kaitan dengan proyek universitas yang sedang diajukan Dikti dalam pembahasan anggaran di DPR. Sebab, Angie merupakan anggota Komisi X yang bermitra dengan Kemendiknas, Kemenpora, dan sejumlah kementerian lain. Namun Angie membantah hal tersebut.

Menurut Angie, Rosa hanya mengatakan ada masalah di kampus-kampus. Tapi ia mengaku tidak tahu apa maksud kampus-kampus itu terkait dengan proyek universitas. Angie juga mengaku tidak bertanya karena tak ingin ikut campur. Ia memperkenalkan Haris-Rosa cuma karena niat baik.

"Saya niat baik saja, karena kenal dengan Haris. Saya terus terang tidak mendalami, Rosa hanya minta diperkenalkan. Katanya ada masalah di kampus-kampus. Kalau motifnya Rosa saya tidak tahu. Tapi saya mempertemukan karena rasa enggan saya ke Nazar dan niat baik," kata Angie.

Keterangan Angie berbeda dengan kesaksian Haris dalam sidang sebelumnya. Menurutnya, ia datang ke Plaza FX karena diundang Angie. Ia dikenalkan Rosa sebagai rekanan proyek. Angie disebut mengarahkan agar proyek universitas di Dikti dipegang Grup Permai.

Saat itu, Haris mengaku jawabannya normatif, yaitu harus ada proposal. Haris mengatakan proyek universitas di Indonesia Timur dipegang oleh Angie. "Beliau memprovokasi untuk Indonesia Timur. Dia konsern-nya untuk Indonesia Timur," kata Haris.

Angie didakwa menerima uang lebih dari Rp12 miliar dan 2,35 juta dolar Amerika. Uang diberikan untuk menggiring proyek di Kementerian Pemuda dan olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional yang anggarannya dibahas di Badan Anggaran DPR.

Saat itu, Angie merupakan anggota Badan Anggaran DPR dan Koordinator Kelompok Kerja Anggaran di Komisi X DPR RI. Uang diberikan sebagai imbalan karena Angie mengusahakan nilai anggaran proyek sesuai dengan permintaan Grup Permai.

Rumah Andi Mallarangeng Sibuk

Jakarta:Kesibukan tampak di kediaman Andi Alifian Mallarangeng di Jalan Suralaya, Cipayung, Jakarta Timur. Sejak Ahad (9/12) pagi hingga petang, kerabat dan sahabat silih berganti mendatangi rumah tersebut untuk memberi dukungan pada Andi Mallarangeng yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.

Deretan mobil mewah diparkir di depan pagar. Andi Mallarangeng bersama istrinya pun tetap ramah serta tersenyum menyambut kedatangan para tamu.

Satu di antara tamu itu yaitu Andi Zulkarnaen Mallarangeng yang tak lain adik kandung mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut. Pria yang akrab disapa Choel itu datang bersama istri dan anaknya.

Choel pun terseret kasus yang sama dengan kakak kandungnya. Choel menjadi saksi kasus dugaan korupsi Hambalang dan dicekal keluar negeri.

Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia Abdullah Syam pun mendatangi kediaman Andi Mallarangeng. Abdullah mengaku datang untuk memberikan dorongan moril pada sahabatnya tersebut. Sebelumnya, Anda Mallarangeng kedatangan juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, dan sejumlah petinggi Partai Demokrat.

Sementara itu, barang-barang yang diangkut terakhir dari rumah dinasnya tiba di Cipayung. Beberapa barang itu berupa lukisan, foto pribadi, dan sebuah piano.

Survei: NasDem 'Kuda Hitam' Pilpres 2014

Jakarta: Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi 'Kuda Hitam' dalam Pemilu 2014. Perkiraan itu disampaikan peneliti Institut Survei Indonesia (INSIS) Mochtar W Oetomo usai meluncurkan hasil survei mengenai figur calon presiden alternatif.

"Saya memperkirakan Partai NasDem bisa menjadi kuda hitam karena partai yang didirikan oleh Surya Paloh tersebut menawarkan perbaikan Indonesia dalam format restorasi," kata Mochtar W Oetomo di Jakarta, Ahad (9/12).

Menurut dia, hanya tiga partai politik yang 'menguasai' penyelenggaraan pemilu legislatif pada era reformasi. Masyarakat pun sudah mengetahui program kerja dan kinerja partai politik tiga besar pemenang pemilu legislatif.

"Menghadapi Pemilu 2014, muncul Partai NasDem yang menawarkan perubahan Indonesia dalam konsep restorasi. Ini akan menjadi harapan baru bagi masyarakat," katanya.

Di sisi lain, kata dia, partai politik yang selama tiga kali pemilu legislatif selalu berada pada posisi tiga besar, juga memiliki persoalan tersendiri. Ia mencontohkan, Partai Demokrat dan Partai Golkar yang beberapa kali politikusnya tersangkut kasus dugaan korupsi. Sehingga citra partai menurun.

Partai Golkar sudah mendeklarasikan calon presiden. Tapi kader yang menerima keputusan itu belum mencapai 100 persen. Riak-riak kecil mengenai calon presiden yang diusung pun muncul.

"Kondisi ini jika terus berlanjut hingga 2014, maka akan menjadi peluang bagi Partai NasDem untuk merebut simpati masyarakat," katanya.

Menurut dia, jika para politisi Partai NasDem bisa memanfaatkan situasi dan peluang, bukan tidak mungkin partai NasDem bisa memperoleh suara pada pemilu legislatif 2014 hingga 10 persen.

Selain partai NasDem, Mochtar juga memperkirakan masih ada satu atau dua partai politik baru lainnya yang juga bisa memperoleh suara lima persen hingga 10 persen.

Akbar Tandjung: Aceng Rusak Citra Golkar

Sleman: Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai perbuatan Bupati Garut Aceng Fitri yang melakukan pernikahan kilat bisa merusak citra partai berlambang pohon beringin.

"Kami akan cermati lagi kasus itu. Jika memang terbukti ada kesengajaan, kami akan ambil tindakan tegas," kata Akbar di Sleman, Yogyakarta, Selasa (4/12).

Menurut Akbar, ada kemungkinan Aceng dikeluarkan dari keanggotaan Golkar. "Saat ini kami tengah mempertimbangan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Hukuman bisa berupa pemecatan, karena Aceng dinilai merusak citra Golkar," jelas dia.

Ia mengatakan, sebagai bupati, Aceng dianggap tak pantas melakukan pernikahan kilat dengan wanita berusia 18 tahun. Apalagi pernikahan siri itu hanya berumur empat hari.

"Kami akan segera mengirimkan utusan ke Garut untuk mempelajari kasus pernikahan kilat Aceng Fikri dengan seksama," katanya.

Akbar mengatakan, sang utusan nantinya akan mencari fakta dari jajaran Partai Golkar Jawa Barat, karena Aceng berada di bawah wilayah DPD Partai Golkar Jawa Barat.

"Jika nantinya tindakan aceng terbukti merusak citra partai/ maka Golkar tidak ragu memecat Aceng Fikri dari keanggotaan Partai Golkar," katanya.

Aceng saat ini masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, sejak bergabung dengan partai berlambang pohon beringin pada 2010. Aceng terpilih sebagai Bupati Garut bukan melalui Partai Golkar.

"Aceng baru masuk Golkar setelah dia jadi Bupati Garut, jadi untuk masalah itu kami serahkan kepada masyarakat yang memilihnya. Namun jika desakan masyarakat cukup kuat kami juga akan mendukung langkah tersebut," katanya.

Kasus Pencucian Uang Century Dilimpahkan ke Pengadilan

Jakarta: Kejaksaan melimpahkan berkas dan tiga tersangka kasus pencucian uang dari aliran dana Bank Century ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Diduga uang itu dari Bank Century milik Robert Tantular. Sudah dilimpahkan tahap dua, Jumat kemarin, dakwaannya sedang disiapkan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Mahfud Manan di Jakarta, Selasa (4/12).

Ketiga masing-masing Stevanus Farok, Umar Muchsin, dan Johanes Sarwono. Melalui pimpinan PT Graha Nusa Utama (GNU), Totok Kuntjoro, ketiga tersangka diduga menerima aliran dana Bank Century. 

"Masing-masing terima dari Toto yang asalnya dari Bank Century" tegas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan Stevanus diduga menerima uang Rp4,6 miliar, Umar mendapat Rp15,7 miliar, dan Sarwono Rp 40,3 miliar.

"Dari Sarwono, Rp20 miliar ini diserahkan ke yayasan (Fatmawati,-red). Sisanya belum diketahui kemana dana itu mengalir," jelas Mahfud.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a,b,c UU 15 Tahun 2002 mengenai pencucian uang sebagaimana diubah UU No.25 Tahun 2003 jo pasal 55 KUHP.

Kini setelah pelimpahan tahap kedua, mereka ditahan di Rumah Tahanan Salemba. Sementara Totok, Direktur PT Graha Nusa Utama, sebelumnya sudah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung selama delapan tahun penjara untuk kasus perbankan dan penipuan nasabah PT Antaboga

Aset DS akan Dibekukan KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membekukan aset Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Djoko adalah tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun anggaran 2011.

"Biasanya dalam proses seperti ini ada beberapa langkah yang sudah diambil, pertama pasti cekal, kedua adalah melacak seluruh aset, dan ketiga pasti kami melakukan freezing rekening-rekening untuk melacak dana-dananya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (4/12).

Pada Senin (3/12) kemarin, mantan Kepala Korlantas Polri Djoko Susilo telah ditahan KPK di rutan KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya seusai diperiksa selama delapan jam.

KPK juga sedang menelusuri aset-aset miliki Djoko Susilo. "Penelusuran aset sedang dalam proses, biasanya ada dua yaitu aset milik tersangka dan aset yang diduga berkaitan dengan tersangka walaupun bukan atas nama tersangka," jelas Bambang.

Bambang mengatakan, KPK saat ini sedang menghitung ganti rugi dari kasus dengan anggaran total bernilai Rp196,8 miliar tersebut. "Sekarang perhatian kita untuk mendorong supaya percepatan penghitungan ganti kerugian bisa segera diselesaikan karena nanti ada metodenya," jelas Bambang.

Ia mencontohkan, KPK menggunakan ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengetahui nilai spesifikasi dalam simulator. "Kita juga akan menggunakan ahli dari ITB untuk mengetahui apakah alat-alat yang ada sesuai spesifikasinya, selanjutnya apakah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah sesuai? Baru nanti dari sana kita lihat sebarannya ke mana saja," tambah Bambang.

Setelah mengetahui penyebaran simulator tersebut, akan terlihat apakah barang yang dikirim adalah alat simulator yang baik. "Itu bagian pertamanya, sedangkan bagian kedua ada tersangka lain tersangka pasti akan secara pararel diperiksa namun konsentrasi sementara ini lebih kepada DS (Djoko Susilo)," ungkap Bambang.

KPK menghitung kerugian negara sementara adalah Rp100 miliar. Pada 27 Juli 2012, KPK menetapkan tersangka dalam kasus ini yaitu Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas nonaktif), Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto selaku perusahaan pemenang tender pengadaan simulator, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA

Babak Baru KPK Vs Polri

Jakarta:Keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Inspektur Jenderal Djoko Susilo layak mendapat acungan jempol. Pasalnya, Djoko merupakan jenderal polisi aktif yang menjadi tersangka dan ditahan KPK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai penahanan Djoko sebagai langkah tepat untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi alat simulator surat izin mengemudi (SIM) hingga ke akarnya.

Atas langkah KPK itu, Tama mempredikasi akan ada perlawanan balik dari Polri. Pasalnya, KPK selama ini rentan terhadap serangan balik dari pihak-pihak yang tidak menyukai sepak terjang lembaga yang dipimpin Abramam Samad tersebut.

"KPK memang rentan dapat perlawanan dari koruptor, jadi tidak parsial pada kasus ini (Simulator SIM)," kata Tama saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/12).

Ia melanjutkan, keberanian KPK menahan mantan kepala Korlantas Polri adalah utang yang harus dilunasi komisi antikorupsi ini.

Pada 5 Oktober lalu pemeriksaan pertama Djoko berbuntut kehebohan. Gedung KPK tiba-tiba dikepung aparat kepolisian, di antaranya datang dari Kepolisian Daerah Bengkulu. Mereka hendak menjemput Komisaris Novel Baswedan, penyidik KPK yang juga Ketua Tim Satuan Tugas Kasus Simulator.

Tama melihat, perlawanan serupa bisa saja terulang kembali. "Meski, mungkin tidak secara lembaga lagi," ujarnya.

Sebab selain secara lembaga, akan ada kemungkinan menyerang pribadi pimpinan KPK. "Bisa secara lembaga ataupun pribadi pimpinan (KPK). Selama ini banyak pihak yang tak suka dengan sepak terjang KPK," lanjut Tama.

Menurut sumber Media Indonesia, mantan penyidik KPK sedang berupaya mengumpulkan "amunisi" untuk menyerang pimpinan KPK. Bahkan mereka tinggal menunggu momentum yang tepat untuk membeberkan kelemahan pimpinan KPK. 
Momentum tersebut mulai terlihat saat Kompol Hendy F Kurniawan dan Ajun Komisaris Besar Yudhiawan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Abraham Samad ke DPR.

KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus simulator SIM. Mereka adalah mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo serta dua pengusaha, yakni Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto.

Dalam pengembangannya, KPK juga membidik kasus dugaan korupsi pelat nomor di tubuh Korlantas Polri. Namun hingga kini kasus tersebut belum dinaikkan ke tahap penyelidikan.

Wakapolri Meminta Semua Pihak Jaga Ketenangan Papua

Jakarta: Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna meminta semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan media untuk menjaga ketenangan dan mencegah aksi provokasi di Papua. Hari ini Organisasi Papua Merdeka ulang tahun.

"Kami harapkan semua pihak, termasuk media, jangan membuat suasana yang provokatif. Agar kepolisian mampu mengakomodasi dan meredam suasana yang tidak benar," kata Nanan seusai acara Sarasehan Budaya Antikorupsi antara Lembaga Penegak Hukum yang berlangsung hingga Jumat (30/11) tengah malam.

Nanan mengatakan, aparat akan mencegah timbulnya aksi-aksi provokasi di Papua. Bukan hanya aparat, kata Nanan, tokoh-tokoh masyarakat juga diharapkan dapat bersinergi dengan aparat dan pemerintah untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan.

"Pasukan siaga sudah lama di sana, dan kita harapkan dicarikan solusi yang terbaik, bukan hanya dari Polri tapi dari setiap institusi yang ada," kata dia. Soal rencana pengibaran bendera OPM di Papua, Nanan menjelaskan, aparat sudah mengantisipasi. Dia berharap tidak ada aksi provokasi dari kelompok manapun yang menjurus ke arah separatisme.

Polda Papua memberlakukan siaga satu pada 1 Desember 2012 guna mengantisipasi kegiatan kolompok pro-kemerdekaan. Polda Papua mengerahkan kekuatan dua pertiga anggotanya untuk menjaga keamanan.

Empat Lokasi di Mimika Diperketat Pengamanannya

Timika:Kepolisian Resor Mimika, Papua, dibantu jajaran TNI dari berbagai kesatuan memperketat pengamanan di empat lokasi masuk ke Kota Timika menjelang peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh, Sabtu (1/12) hari ini.

Kapolres Mimika AKBP Jeremias Rontini di Timika, mengatakan empat lokasi yang dianggap rawan tersebut adalah Kampung Kamoro Jaya (SP1)-Wonosari Jaya (SP4), Kwamki Baru, Kampung Limau Asri (SP5) dan Irigasi II dekat Pasar Sentral Timika.

"Pengamanan sejak tadi malam sampai hari ini lebih difokuskan di sekitar Kwamki Baru dan sejumlah satuan pemukiman karena dari tahun-tahun sebelumnya kita kecolongan. Pengamanan serupa juga dilakukan di Tembagapura," jelas Rontini.

Polres Mimika dibantu aparat TNI dari berbagai kesatuan seperti Brigade Infanteri 20 Ima Jaya Keramo, Batalyon Infanteri 754 Eme Neme Kangasi, Kodim 1710 Mimika, Lanud Timika, dan Sub Denpom Timika mengerahkan lebih dari 700 personel untuk pengamanan di sekitar Kota Timika.

Polres Mimika dan Brimob Detasemen B Polda Papua mengerahkan sekitar 400 personel, sedangkan sisanya dari TNI. Menurut Rontini, untuk pengamanan menghadapi peringatan HUT OPM tahun ini tidak ada penambahan pasukan dari luar Timika.

"Tidak ada penambahan pasukan dari luar, kita cuma melibatkan aparat keamanan yang ada di Timika baik dari Polri maupun TNI," jelas Rontini.

Ia berharap warga Mimika tetap menjalankan aktivitasnya secara normal.

"Kami sangat berharap masyarakat tidak memahami tanggal 1 Desember secara berlebihan. Kalau mau menggelar kegiatan silahkan karena itu adalah hak masing-masing organisasi, pribadi maupun kelompok. Kita menghargai itu. Tetapi tidak dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum," imbau Rontini.

Sejauh ini situasi kamtibmas di Kota Timika dan sekitarnya masih berlangsung kondusif

Dua Pejabat BI Tersangka Kasus Century

Jakarta: Tim pengawas (Timwas) kasus bail out Bank Century DPR menegaskan dua nama pejabat Bank Indonesia menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Deputi Pengawasan BI Siti Fajriyah dan Mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Namun, kata anggota Timwas Century Hendrawan Supratikno, dua nama tersebut hanyalah sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus dugaan korupsi megaskandal tersebut.

"Budi Mulya itu dugaan kami orang yang memperkenalkan Robert Tantular dengan jajaran pimpinan di Bank Indonesia. Sedangkan, Siti Fajriah itu bagian Deputi Gubernur untuk pengawasan perbankan. Jadi, itu hanya pintu masuk saja. Nah, dari situ kita akan masuk ke jajaran BI," tandas Hendrawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/11).

Karena itu, lanjut Hendrawan, pihaknya berharap dari awalan tersebut akan muncul nama-nama baru lagi. Rencananya, Timwas akan memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (20/11) hari ini, terkait dengan kemajuan dalam penyelidikan kasus Century.

"Kami rencananya akan bertemu dengan pimpinan KPK. Kita akan dengar kemajuan-kemajuan yang dicapai KPK. Nama-nama itu sebenarnya sudah kami sebut dalam paripurna Maret 2010 yang lalu. Jadi, Selasa pukul 10.00 WIB kami akan mendengar dan menilai kemajuan itu," ucap Hendrawan.

Yusril Siap Gugat UU Pilpres ke MK

Jakarta: Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, siap mengajukan gugatan terhadap UU Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan akan dilayangkan khususnya untuk pasal yang mengatur presidential threshold.

Pasalnya, aturan tersebut dinilainya bertentangan dengan konstitusi karena menghambat hak setiap warga negara untuk mencalonkan sebagai Presiden.

"Kalau kita lihat di UUD itu prinsipnya capres diajukan partai politik peserta pemilu. Dulu waktu kita menyusun amandemen UUD 45 sebenarnya menjelang pemilu itu parpol mengumukan capresnya dan dia ikut dalam pemilu. Jadi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik yang mencalonkan presiden itu. UUD sama sekali tidak menyebutkan soal angka," kata Yusril di Jakarta, Senin (19/11).

Belakangan, aturan tersebut sengaja dibatasi, yakni partai atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi 20 persen di DPR. Pembatasan ini melenceng dari semangat penyusunan UUD yang menyebabkan justru pemilihan presiden dicalonkan sesudah pemilu DPR.

"Akibatnya itu menyulitkan posisi presiden. Dia selalu harus membentuk koalisi atau segala macam," kata Yusril

Kemenhan Bilang Tak Termasuk Dilaporkan Dipo

Jakarta:Kementerian Pertahanan menyatakan bukan salah satu kementerian yang dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan main mata dengan DPR dalam pengadaan barang dan jasa.

"Kemhan telah mengonfirmasi langsung dan klarifikasi kepada Pak Dipo. Pak Dipo tak menyebutkan Kementerian Pertahanan sebagai salah satu yang dilaporkan ke KPK," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kementerian Pertahanan, Kolonel (Kav) Bambang Hartawan, di Jakarta, Jumat (16/11).

Selama ini, menurut Bambang, dalam pengadaan barang, Kemenhan selalu memenuhi standar dan prosedur. Tender dilakukan terbuka kepada publik, termasuk pengadaan alat utama sistem senjata untuk TNI.

"Pengadaan barang/jasa, alusista juga dibawa ke dalam pembahasan DPR. Jadi, tak ada yang ditutupi. Semuanya transparan," katanya.

Kalaupun ada dugaan ke arah sana, kata Bambang, pihaknya siap diklarifikasi. "Kita terbuka dan transparan," imbuhnya.

Pengawasan sangat ketat terkait anggaran. Di samping secara internal, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh BPK, KPK termasuk DPR.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai pelaporan Seskab ke KPK pasti sepengetahuan presiden. Oleh karena itu, ia berharap laporan dapat dibuktikan, sehingga tidak menjadi fitnah dan memunculkan kegaduhan politik.

"Saya yakin Pak Dipo ketika melapor ke KPK pasti sudah diketahui Presiden sebagai atasannya. Semoga saja dokumen berupa bukti-bukti itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ucap wanita yang akrab disapa Nuning ini.

Menurut dia, bila hanya berupa laporan yang tak dapat dibuktikan secara yuridis, alhasil hanya dianggap fitnah dan akan menjadi embrio kegaduhan politik. "Sebagai politisi senior Insya Allah Pak Dipo tidak lakukan itu," tuturnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti berpendapat pelaporan Dipo ke KPK sangat menarik walau beritanya memang masih simpang siur, termasuk institusi mana yang dilaporkan. Jika Kemhan adalah salah satu yang dilaporkan Seskab, ia berharap KPK menindalanjutinya hingga tuntas tanpa memberikan adanya kebal hukum institusi atau kementerian

Nurul Arifin Akui Elektabilitas Soneta Grup Tinggi

Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengakui elektabilitas grup musik Soneta pimpinan Rhoma Irama cukup tinggi. Namun, kata Nurul, itu tidak menjamin kemampuan si Raja Dangdut dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014.

"Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Soneta tinggi, penuh terus setiap konser. Tapi untuk menjadi capres tidak cukup hanya popularitas," ujar Nurul kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/11). Ia mengatakan saat ditanya mengenai rencana Rhoma Irama maju dalam Pilpres 2014.

Nurul mengatakan, seorang calon presiden harus memiliki modal politik dan sosial. Calon pemimpin juga harus terukur kemampuan dan kredibilitasnya. "Calon presiden harus mempunyai modal politik dan sosial. Harus jelas bebet, bibit dan bobotnya," kata Nurul.

Rhoma Irama menyatakan siap maju dalam Pilpres 2014. Rhoma mengklaim elektabilitasnya cukup tinggi merujuk pada antusiasme pengunjung setiap konser musik yang diadakannya bersama Grup Soneta.