Pemerintah Belum Siapkan Nama Organiasi Pengganti BP Migas

Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Namun, fungsinya dilebur ke dalam organisasi Kementerian ESDM. Menteri ESDM Jero Wacik akan menjadi pejabat sementara badan baru yang menjalankan fungsi BP Migas.

"Presiden memberikan penjelasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut pembubaran BP Migas. Beliau sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95/2012 yang isinya sesuai dengan keputusan MK. BP Migas dibubarkan dan seluruh fungsi dan tugas dialihkan kepada Menteri ESDM. Sekarang tanggung jawab untuk pengelolaan dan pengendalian kontrak BP Migas berada kendali Menteri ESDM," ujar Jero di Jakarta, Rabu (14/11).

Dengan keputusan tersebut, organisasi BP Migas seluruhnya akan dipindahkan ke Kementerian ESDM, kecuali Kepala BP Migas. "Saya menjadi pejabat sementara pengelolaan itu. Belum ada namanya. Jadi badan bekas BP Migas beralih ke pemimpinan saya," tuturnya.

Dalam waktu singkat, kata Jero, pemerintah akan menata persiapan untuk membuat aturan baru. Perpres tersebut untuk solusi sementara agar ada kepastian hukum, supaya kontrak sudah bisa berjalan dan tidak vacum.

Terkait dengan imbauan mengaudit keorganisasian BP Migas, Jero Wacik mengatakan segera dilakukan. "Akan dilakukan audit mengenai misal jumlah pegawai. Pertanggungjawaban dari bekas BP Migas ke badan baru," tuturnya.

Presiden Yudhoyono menegaskan, penerbitan perpres tersebut merupakan sikap pemerintah yang menaati, mengindahkan, dan menjalankan putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 pada Selasa (13/11).

“Saya selaku Presiden, saya akan menaati, mengindahkan, dan menjalankan keputusan MK. Saya seorang konstitusioanalis karena MK mendapatkan amanat UU untuk mengambil keputusan itu, saya akan mentaati, mengindahkan dan menjalankan putusan itu,” kata Presiden.