Politisi PPP : Subsidi BBM 70% Dinikmati Kelas Menengah

Rencana kenaikan harga BBM subsidi saat ini masih terdapat pro dan kontra. Di satu sisi, kenaikan BBM subsidi diperlukan untuk menjaga defisit anggaran dan menyehatkan fiskal negara. Namun, di sisi lain kebijakan ini dinilai akan menyengsarakan rakyat kecil.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Romahurmuziy menilai paradigma subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin sekarang sudah melenceng. Penyaluran BBM subsidi yang berlangsung selama ini tidak sesuai ketentuan UU 30/2007 Tentang Energi Pasal 7 Ayat 2 yang menegaskan bahwa subsidi disediakan untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Kenyataannya justru subsidi BBM di Indonesia dinikmati lebih 70 persen kelas menengah pemilik mobil pribadi dan sepeda motor bersilinder tinggi.

"Pengurangan subsidi BBM yang disertai kompensasi kepada masyarakat golongan ekonomi terlemah dimaksudkan untuk membenahi subsidi yang salah sasaran itu," ucapnya dalam siaran persnya kepada media, Ahad (09/06).

Dia menyebut, saat ini seperlima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tersedot untuk subsidi energi yang bersifat konsumtif. Hal tersebut juga membuat ruang gerak belanja negara untuk sektor produktif kemudian menjadi terbatas. Terbatasnya ruang gerak pemerintah membuat Indonesia tidak bisa berkembang.

"Padahal murahnya harga energi karena disubsidi. Kenaikan harga BBM pada akhirnya demi kemaslahatan anak cucu dan juga masa depan ekonomi Indonesia," kata politisi PPP ini.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga setuju harga BBM bersubsidi dinaikan. Dengan begitu, dana subsidi BBM akan bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dana subsidi bisa dialihkan ke infrastruktur. Kita sama-sama tahu, pelabuhan sudah macet, jalan sudah macet," ucap Ketua Apindo Sofyan Wanandi.

Menurut Sofyan, infrastruktur yang mendesak untuk diperbaiki selain pelabuhan dan jalan untuk melancarkan barang, juga perbaikan infrastruktur listrik, air, irigasi untuk para petani. "Dengan begitu rakyat tetap bisa kerja meski BBM naik," kata dia.

Dia minta pemerintah harus cepat menaikkan harga BBM bersubsidi. Kemudian juga menyiapkan sebagian dana alokasi subsidi untuk masyarakat miskin.

Kepastian kenaikan harga BBM karena sudah ditunggu sejak lama oleh investor. Ketidakpastian akan membuat gerak investor di Indonesia lebih sulit.

"Jika kenaikan BBM tidak segera justru akan memunculkan banyak risiko terutama dari sisi anggaran. Di sisi lain, publik atau investor juga akan menilai pemerintah bermain-main dengan anggaran," jelasnya

Ke Israel, Tantowi Harus Minta Maaf Pada Umat Islam

Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyarankan Tantowi Yahya segera meminta maaf kepada umat Islam dan rakyat Indonesia.

"Dia mungkin khilaf," kata Jimly saat dihubungi wartawan, Sabtu (15/06) siang.

Saran Jimly terlontar menyusul kunjungan Tantowi ke Israel sekaligus mengatakan Negeri Bintang David itu bukan musuh Islam.

"Minta maaf saja sudah cukuplah, sekaligus untuk pendidikan politik bahwa seorang pejabat juga bisa khilaf,"  ujarnya menyarankan.

Naikan BBM, Cermin Kegagalan Pemerintah

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diprotes keras oleh pengamat ekonomi Econit Hendri Saparini. Dia melihat, pemerintah hanya alasan pemerintah menaikkan harga BBM hanya untuk menutupi kinerja yang tidak maksimal.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM karena ketakutan pemerintah tak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8 persen dan investasi 11, 9 persen.

"Isu kenaikan harga BBM blessing pemerintah karena target nggak tercapai kalau nggak mengoreksi APBN 2013. Target APBN 2013 terlalu optimis, tapi nggak tercapai, itu akan jadi bahan kampanye 2014," kata Hendri dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (20/6) sore.

Dengan alasan itu, pemerintah memiliki alasan APBN-P harus disegarkan. Padahal, kata dia, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyegarkan APBN. Hendri juga mengatakan, banyak cara bisa dilakukan untuk menutupi membengkaknya anggaran subsidi. Bukan dengan tambahan utang sebesar Rp 80 triliun yang ada dalam postur APBN-P 2013.

Hendri melihat, kenaikan harga BBM hanya akal-akalan pemerintah sekaligus cara untuk secara perlahan mengurangi subsidi. "Kan kalaupun itung-itungan pemerintah benar mengurangi subsidi BBM dalam APBN, jalannya banyak atau menyelamatkan. SILPA kita Rp 40 triliun, kalau untuk menutup subsidi BBM selesai, Ini diarahkan memang untuk menghapus subsidi termasuk energi ," papar dia.

Menko Kesra: BLSM Bisa Diambil Sampai 2 Desember

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan jatah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bisa diambil selambat-lambatnya pada 2 Desember 2013.

"Kalau tidak bisa diambil sesuai jadwal, tidak usah khawatir dan terburu-buru, karena bisa diambil sampai 2 Desember," ujar Agung usai pengumuman resmi kenaikan BBM bersubsidi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Sabtu dini hari.

Sesuai dengan hasil Sidang Rapat Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden pada 20 Juni 2013, pembayaran pertama BLSM sebesar Rp300.000 untuk Juni dan Juli yakni pada 22 dan 24 Juni 2013 di 15 kota di Indonesia.

Sementara itu, untuk pembayaran BLSM tahap kedua akan diberikan pada September mendatang. Kota-kota tersebut antara lain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Jayapura, dan Bogor.

"Ada sejumlah menteri yang akan kita minta untuk menyaksikan jam 9 pagi," ujar Agung.

Agung mengatakan, kehadiran para menteri tersebut untuk memantau kondisi dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan.

"Nanti mereka melaporkan kepada presiden dan kabinet tentang
kendala-kendala di lapangan," tutur Agung.

Pemerintah akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar Rp dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter, yang berlaku efektif sejak Sabtu dinihari (22/6).  Kebijakan itu diperkirakan akan berdampak luas pada masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah menyiapkan program kompensasi untuk mengurangi dampak tersebut dengan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus. Program P4S merupakan percepatan dan perluasan atas tiga program yang
selama ini telah dilaksanakan pemerintah meliputi, Program Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Sementara untuk Program Khusus pemerintah menyiapkan dua program kegiatan yakni, program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Infrastruktur Dasar. Untuk mitigasi dampak yang lebih besar dari kebijakan kenaikan harga BBM ini, Pemerintah juga menyiapkan program BLSM dalam jangka waktu empat bulan.(Ant)

Kado Pahit untuk Ruhut Sitompul Jelang HUT Demokrat

TRIBUNNEWS.COM - Akhirnya, Ruhut Sitompul kena batunya. Pengurus teras Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui suatu rapat memutuskan memecat Ruhut Sitompul dari posisi Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika DPP.

Tidak banyak penjelasan dari DPP mengapa Ruhut dicopot dan mengapa baru sekarang, jelang pelaksanaan Silaturahmi Nasional Demokat, 14-15 Desember 2012, yang merupakan rangkaian HUT partai pemenang pemilu tersebut.

DPP Demokrat hanya menjelaskan bahwa pencopotan Ruhut demi "penyegaran" menyongsong Pemilu 2012.

Ruhut, seperti dikutip TRIBUNnews.com, langsung menuding Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Demokrat, sebagai otak di balik pemecatan itu.

"Itu sama saja menggali kuburnya sendiri, ketakutan dia pasti masuk bui kalau saya masih ada," kata Ruhut kepada TRIBUNnews.com, Kamis (13/12/2012).

Sekitar 3.000 kader Demokrat akan silahturahmi nasional di Sentul, Bogor.

Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan dalam acara tersebut kader Demokrat akan mendengarkan arahan dari Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kemarin khusus DPR RI. Saya kira Pak SBY punya arahan baru," imbuhnya seperti diberitakan TRIBUNnews.com.

Sama dengan silatnas tahun lalu, Demokrat sedang diselubungi isu korupsi para kadernya. Ketika itu, mantan Bendahara DPP Demokrat, Nazaruddin, sedang kabur ke luar negeri.

Dia bernyanyi mengenai tuduhan korupsi kepada tiga tokoh Demokrat: Anas, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh.

Nazaruddin ketika itu dicibir, dianggap hanya membual saja. Menjelang silatnas kali ini, Angelina sudah masuk bui dan Andi Mallarangeng sudah menjadi tersangka dan mundur sebagai Menpora sekaligus juga mundur sebagai Sekretaris Dewan Pembina Demokrat.

Selanjutnya tinggal bagaimana nasib Anas Urbaningrum.

Sebelum jelas nasib Anas mengenai tuduhan korupsi, Ruhut terlebih dahulu mendapat kado pahit.

Seperti juga pada silatnas tahun lalu, SBY akan berpidato. Ketika itu pidato SBY berbicara soal korupsi, mungkin juga kali ini.

Nurhayati menjelaskan, kemungkinan pengganti Andi Mallarangeng di kursi sekretaris dewan pembina akan diumumkan pada saat silatnas

Sulit lengserkan Anas Urbaningrum

MERDEKA.COM, Penyebab merosotnya tingkat elektabilitas Partai Demokrat disebut-sebut karena kader partai terjerat perkara korupsi. Misalnya, kasus Wisma Atlet, proyek Stadion Hambalang, dan kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu.

Beberapa nama sudah menjadi tersangka, di antaranya bekas bendahara Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan mantan anggota Dewan Pembina Hartati Murdaya Poo.

Bahkan terakhir Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum juga diseret-seret dalam pusaran kasus korupsi. Akibat kasus-kasus itu, partai gonjang-ganjing. Konon, di pejabat partai berlambang Mercy itu sedang pecah. Muncul faksi-faksi siap melengserkan Anas. "Sebenarnya sejak kongres Bandung sudah ada," kata anggota Dewan Penasihat Partai Profesor Subur Budisantoso.

Lalu bagaimana pergolakan di tubuh partai itu? Berikut penuturan Subur saat ditemui Muhammad Taufik dan Islahudin darimerdeka.com di rumahnya, Ciputat, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).

Pengurus Demokrat sepertinya terpecah?

Sebenarnya sejak kongres Bandung sudah ada. Lihat pernyataan Max Sopacua, walau dia itu yang bawa saya, yang ngajari saya, dia seperti frustasi entah kenapa? Atau tidak nyaman di situ sebagai wakil ketua umum. Kalau faksi dari Andi Mallarangeng tidak kelihatan. Tapi kalau faksi Marzuki Ali sepertinya kuat. Marzuki kayaknya bersinergi dengan Syarif Hasan. Dalam rapat-rapat pembina sering kali mereka berdua itu. Padahal mereka berdua ini tidak tahu kalau menjatuhkan Anas, penggantinya bukan mereka. Saya sudah memperingatkan mereka. Jangan berharap. Tetapi sekarang mereka sudah reda.

Ada isu pelengseran Anas menjelang silaturahmi nasional di Bogor, Jumat-Sabtu pekan ini?

Kalau ada yang tidak puas ditampung. Tetapi belum tentu (pelengseran) diterima oleh SBY. Dulu pertama kali waktu Anas akan digusur, saya kirim surat ke SBY, akhirnya SBY juga bilang Anas dipertahankan. Sekarang, serangan dari Syarif Hasan misalnya. Dia bilang kalau tidak sekarang mengganti Anas nanti terlambat. Tetapi menurut saya sekarang atau nanti dampaknya sama saja. Harus ingat, ini kesalahan partai juga. Itu HMI (basis kekuatan Anas) sudah terlalu kuat.

Apa mungkin Anas diganti lewat kongres luar biasa?

Kalau mengganti Anas, itu masalahnya seperti apa dulu? Kalau mau mempertahankan Demokrat, mengganti ketua umum itu seperti mengganti lokomotif di rel. Tapi persoalannya bukan sekedar mengganti lokomotif saja, ketua umum juga memiliki gerbong. Nanti partai malah terpontang-panting. Betapapun satu organisasi itu kalau pemimpinnya diganti tanpa alasan kuat, itu sulit dong.

Kecuali dia (Anas) sudah menjadi tersangka. Demokrat pasti melakukan itu (pelengseran) kalau dia menjadi tersangka. Demokrat sudah mempelopori. Pemberhentian Nazarudin. Demokrat partai politik pertama menggusur kadernya ketika menjadi tersangka. Kesalahan Demokrat hanya ketika sudah memberhentikan kader dari jabatannya, partai tidak melindungi. Akibatnya dia diambil partai lain, lalu diperes informasinya.

Setelah kemelut, apa harus dilakukan Demokrat?

Kalau saya, selesaikan kepemimpinan sekarang sampai pemilihan umum. Dukung siapapun pemimpinnya selama itu konstitusional. Asalkan partai ini bisa meningkatkan kegiatan lebih ke daerah-daerah, pasti jadi lebih baik. Saya tidak pernah berada di Jakarta. Saya selalu keliling ke daerah-daerah, dari Kalimantan Timur, Lombok, Batam untuk meredakan ketegangan ini. Saya sering berkunjung ke daerah-daerah dan membuat panggung sebanyak mungkin.

Menurut Anda, Demokrat dapat bertahan atau bubar?

Saya rasa kondisi Demokrat mungkin tetap, kalaupun turun itu sedikit. Kenapa turun, karena SBY bukan lagi presiden, tidak lagi menjadi ikon. Seharusnya sekarang partai punya ikon baru karena selama Pak SBY memimpin tidak akan ada tokoh baru muncul. Lihat saja selama ini tidak ada yang berani bikin pernyataan politik serius soal pengganti SBY, bukan pernyataan lawakan. Pernyataan serius misalnya, dari sekarang sudah ada pernyataan calon peresiden dari kader sendiri. Kalau perlu Anas, itu bila terbukti bersih.

Tetapi hampir semua pilkada calon Demokrat kalah?

Mungkin perhitungan kami salah, tetapi kadang kondisinya memang ada yang main duit. Ini saya sesalkan. Kadang orang luar partai diangkat menjadi calon.

Sumber: Merdeka.com

Jokowi Bakal Berjingkrak di Konser Guns 'N Roses Nanti Malam

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) penggemar musik rock dan metal seperti Guns 'N Roses. Jokowi pun tidak akan melewatkan menonton konser grup dengan vokalis Axl Rose itu nanti malam.

"Ya nonton," ujar ajudan Jokowi, David, kepada detikcom, Sabtu (15/12/2012).

Jokowi akan menyaksikan konser Guns 'N Roses malam ini di Lapangan D, Senayan, Jakarta. Rencananya Guns 'N Roses akan tampil selama lebih kurang 3 jam.

Sebelumnya, Jokowi sudah mewanti-wanti wartawan untuk tidak mengintitnya berjingkrak menikmati sajian musik dari salah satu kelompok rock idolanya tersebut.

"Saya ingin nonton, tapi jangan diikutin ya!" ujar Jokowi sambil tertawa, Minggu (9/12/2012).

"Mosok nonton musik saja ketemu kalian lagi," sambungnya.

Jokowi memang menggemari musik rock. Dirinya bahkan menyempatkan ke Singapura untuk menyaksikan aksi Judas Priest dan Lamb of God di sana beberapa waktu lalu.

"Rock itu ada Megadeth, Black Sabbath dan Metalicca," imbuhnya menyebut kelompok rock lain yang dia gemari.

Ahok: Jika Ada Keluarga Kita Waria, Apa Mesti Kita Bunuh atau Dibuang?

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok memberikan perhatian khusus kepada waria di Jakarta. Menurut Ahok, waria merupakan mahkluk ciptaan Tuhan yang harus diberikan hak dan mendapat tempat yang sama di Jakarta.

"Fakta (waria) ini memang ada, mereka manusia. Kita tidak bisa membenci mereka, meski kita fikirkan," kata Ahok.

Hal ini terungkap saat Ahok menerima Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Wagub pada 13 Desember 2012 lalu. Rapat ini diupload di youtube dan hingga Sabtu (15/12/2012) telah diklik 4.126 kali.

Permasalahan penanganan waria bagi Ahok bukan permasalahan baru yang dia hadapi. Saat menjadi Bupati Belitung Timur, dia pun mengaku menghadapi hal serupa.

"Masak kalau ada keluarga kita seperti itu, apa mesti kita bunuh? Kita buang?," ujar Ahok dalam rekaman yang diunggah Biro Humas Pemprov DKI pada menit ke 41.

Oleh sebab itu, Ahok mengimbau penanganan waria dan penderita HIV/AIDS harus dilakukan dengan serius. Ahok meminta peran Komisi Penanggulangan AIDS tidak tumpang tindih dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lain-lain.

"Tugas kita tidak semudah itu. Ini harus dilakukan secara menyeluruh, jangan overlap," pinta Ahok kepada Komisi Penanggulangan AIDS

Satu Korban Banjir di Solok Selatan Ditemukan Tewas

Padang Aro:Satu dari dua korban hilang korban banjir di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, Sabtu (15/12) pagi, ditemukan warga sudah tak bernyawa.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Hamudis mengatakan, korban ditemukan dalam posisi telungkup di Sikapuak, Sapan Salak, Pinti Kayu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Lokasi jenazah sekitar enam jam jalan kaki dari lokasi hilang.

Korban ditemukan oleh warga yang pergi ke kebun. "Kita belum bisa memastikan identitasnya dan jam berapa ditemukan. Namun, menurut informasi, korban sudah meninggal dengan posisi telungkup," ujarnya.

Hamudis menjelaskan, korban akan langsung dibawa ke puskesmas setempat untuk memastikan identitasnya. Banjir di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Sungai Pagu terjadi Kamis (13/12) lalu. Dua warga, Sinis (35) dan Dasinan (70), dilaporkan hilang.

Di Pakan Rabaa dan Pinti Kayu, banjir disertai lumpur, bebatuan, dan kayu gelondongan merusak 175 rumah, jembatan putus, dan menimbun jalan dengan lumpur. Tinggi lumpur semata kaki sepanjang lebih satu kilometer.

Sedangkan banjir di Sungai Pangkur Pakan Rabaa merusak fasilitas umum, seperti pagar SDN 09 di Sungai Pangkur roboh, MTsN Sungai Pangkur dan SMAN 5 Solok Selatan digenangi lumpur dan air. BPBD Solok Selatan memperkirakan, kerugian banjir lebih dari Rp600 juta.

Ribuan Pedagang Daging di Jabar Ancam Mogok Berjualan

Bandung:Sekitar sepuluh ribu pedagang daging sapi di seluruh Jawa Barat mengancam akan mogok berjualan selama 10 hari. Ini terkait kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi di pasaran.

Harga daging sapi saat ini lebih Rp90 ribu per kilogram. Itupun pasokan seret. Kondisi itu sudah dirasakan para pedagang dalam sebulan terakhir. Pedagang waswas jika kondisi itu terus berlangsung mereka bakal rugi.

Padahal, saat ini menjelang Natal dan tahun baru. Biasanya, saat Natal dan tahun baru permintaan daging akan meningkat. Koordinator Forum Silaturrahmi Bandar dan Pedagang Sapi Potong Indonesia Jawa Barat Yayat Sumirat meminta pemerintah Jawa Barat serius menangani masalah ini.

Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak juga bergerak menuntaskan pasokan yang seret dan harga daging yang melambung, Forum Silaturrahmi Bandar akan mogok berjualan selama 10 hari berturut-turut hingga menjelang Natal nanti.

Polda Sumut Tangkap Pemuda Penyedia Jasa KTP Palsu

 Medan: Tim Reserse Umum Polda Sumatra Utara menangkap seorang pemuda pemalsu kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Tersangka diamankan di kawasan parkir Stadion Teladan Medan ketika menawarkan kartu keluarga pada petugas yang menyamar.

Kepada petugas, tersangka berinisial ADL itu mengaku menjual KTP dan kartu keluarga palsu dengan harga rata-rata Rp75 ribu per lembar. ADL tidak ingat berapa banyak dokumen yang dilegonya. Ia memperkirakan sudah lebih 100 lembar, terutama di Kabupaten Deli Serdang dan Medan.

Menurut Kepala Subdit III Ditkrimum Polda Sumatra Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Andry Setiawan, ADL merupakan warga Pasar Lima, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Polisi, kata Setiawan, masih mengembangkan kasus ini. Sasarannya, menangkap anggota jaringan pemalsu dokumen lainnya.

Setiawan mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo atau perantara dalam pengurusan dokumen negara, seperti KTP dan kartu keluarga. Agar dokumen itu benar-benar terjamin keasliannya.

Polisi mengamankan ratusan blanko kosong KTP dan kartu keluarga, puluhan lembar ijazah SMP program studi IPS, satu unit laptop, mesin print serta belasan stempel pemerintah berbagai kabupaten kota di Sumatra Utara. 

Tersangka, kata Setiawan, dijerat Pasal 263 tentang pemalsuan surat juncto Pasal 266 KUHPidana terkait keterangan palsu dalam data otentik. Tersangka terancam menjalani kurungan penjara selama tujuh tahun. 

Malaka Daerah Otonomi Baru

Kupang: DPR akhirnya menetapkan Malaka sebagai daerah otonomi baru (DOB), terpisah dengan Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai kabupaten induk.

"Melalui perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya Malaka disahkan menjadi daerah ototnomi baru dalam paripurna Jumat (14/12)," kata Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, Saleh Husain, di Kupang, Sabtu (24/12).

Dia mengatakan, penetapan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dan hasil kesepakatan rapat kerja Komisi II dengan pemerintah sebelumnya. 

Selain Malaka, beberapa daerah lain juga jadi mandiri, di antaranya Kabupaten Mahakam Hulu di Kalimantan Timur, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kolaka Timur, Sulawesi Utara, Kabupaten Taliabu di Maluku Utara, dan Kabupaten Pali di Sumatra Selatan.

Saleh mengatakan, perjuangan untuk menjadikan Malaka sebagai daerah ototnomi baru memang harus melintasi jalan panjang, berliku, dan berduri.

Namun, katanya, karena kerja keras dan pengawalan yang ketat dari semua anggota DPR berasal dari provinsi kepulauan itulah, niat baik dan harapan masyarakat di daerah batas antara RI-Timor Leste itupun tercapai.

"Kami semua bangga dan sangat bersyukur dengan hasil perjuangan ini. Semoga ini merupakan hadiah Natal terindah dan monumental bagi masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka khususnya," kata Saleh.

Bupati Belu Joachim Lopez mengatakan menjadikan Malaka sebagai daerah otonomi baru terpisah dari Kabupaten Belu, bukan karena keinginan tetapi sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang hidup di serambi selatan negara RI itu.

Dia bahkan mengatakan sudah saatnya daerah batas RI-Timor Leste di bagian selatan Kabupaten Belu itu juga harus lebih maju dan mendapatakan sentuhan serta pelayanan yang lebih baik, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah Kabupaten Belu selaku kabuten induk, katanya, sudah serius melakukan semua kewajiban sebagai langkah pemenuhan administratif dengan menghibahkan sejumlah anggaran untuk pemekaran.

"Untuk tahap pertama sudah kita alokasikan tiga miliar rupiah dan akan terus dialokasikan hingga kabupaten baru tersebut sudah bisa menganggarkan dananya sendiri," kata Joachim.

Sebagai kabupaten induk, katanya, sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten Belu memiliki kewajiban membantu memperlancar sejumlah aktivitas pembangunan di wilayah pemekaran tersebut, dalam menata pemerintahan dan kemasyarakatannya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Belu akan terus menyediakan anggaran yang pada saatnya akan dihibahkan kepada kabupaten pemekaran tersebut.

Selain anggaran, Pemerintah Kabupaten Belu juga sedang mempersiapkan sejumlah dokumen untuk pengalihan sejumlah aset, bergerak maupun tidak bergerak, sebagai bagian dari daya dukung pelaksanaan aktivitas layanan masyarakat di daerah pemekaran tersebut.

"Untuk aset sedang didata dan dibuatkan semacam surat keputusan untuk diserahkan kepada kabupaten pemekaran," kata dia.

Hal yang sama akan juga berlaku untuk sumber daya pegawai yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu saat ini.

Menurut dia, keberadaan warga Malaka yang sedang menjabat sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu sangat berimbang dengan warga Kabupaten Belu itu sendiri.

Untuk itulah, katanya, terkait sumber daya pegawai, Pemerintah Kabupaten Belu sedang melakukan pendataan dan selanjutnya akan segera diserahkan saat pemekaran dilakukan.

"Banyak pegawai negeri di sini berasal dari Malaka, termasuk pejabat eselon II dan III. Sangat seimbang jumlahnya dengan warga dari Kabupaten Belu sendiri," kata Joachim

Cegah AIDS, Gubernur Bali Minta Kafe tak Jelas Diawasi

Denpasar:Gubernur Bali Made Mangku Pastika memerintahkan bupati/wali kota lebih aktif melakukan pengawasan kafe karena dianggap sebagai salah satu tempat penularan wabah HIV/AIDS.

"Kami minta bupati dan wali kota bersungguh-sungguh menertibkan kafe-kafe yang tidak jelas karena di dalamnya mempekerjakan wanita-wanita penjaja seks. Mereka harus ditindak!" katanya pada peringatan Hari AIDS se-Dunia yang digelar di pelataran eks-Pelabuhan Buleleng di Singaraja, Ahad (9/12).

Gubernur mengingatkan bahwa keberadaan kafe selama ini tidak banyak memberikan kontribusi kepada kas daerah. Justru menambah beban sosial masyarakat karena sebagai sarang peredaran narkoba dan ladang prostitusi.

"Apalagi sampai saat ini Provinsi Bali menduduki peringkat kelima terbanyak kasus HIV/AIDS di bawah DKI Jakarta, Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat," kata mantan Kapolda Bali itu.

Menurut Pastika, saat ini daerahnya berada pada level tingkat epidemik terkonsentrasi yang berarti bahwa prevalensi HIV sudah mencapai lebih dari 5 persen.

Bahkan pada subpopulasi tertentu terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun. "Populasi tertentu itu, seperti pada kelompok wanita pekerja seks langsung, pengguna narkoba suntik, dan narapidana," kata Pastika.

Diduga KDRT, Wakil Wali Kota Magelang Didesak Mundur

Magelang:Sejumlah elemen masyarakat mendesak Wakil Wali Kota Magelang, Jawa Tengah, Joko Prasetyo, mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah istrinya, Siti Rubaidah, melaporkan Joko ke polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Desakan itu disampaikan aktivis LSM Garuda, Bambang Tedjo. Ia menilai Joko sebagai pemimpin masyarakat tidak bisa lagi mengemban amanah menjadi teladan bagi masyarakat. Tindakan Joko tak terpuji.

"Seharusnya beliau jadi contoh bagi masyarakat. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya ia legowo mengundurkan diri saja dari jabatannya," kata Bambang, Ahad (9/12).

Hal senada diungkapkan aktivis LSM Garda 5, Sularto. Ia meminta Joko mencontoh sikap Andi Mallarangeng yang mengundurkan diri sebagai Menpora setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang.

"Ini konsekuensi sebagai pejabat yang bermasalah. Apalagi, kasus KDRT termasuk tindakan pidana. Jadi sebaiknya Joko bisa mengikuti proses hukum sampai tuntas," katanya.

Sularto juga mendesak pejabat di atasnya, yakni Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dan DPRD lebih tanggap terhadap kasus tersebut. Meskipun pada dasarnya, kasus itu adalah murni perilaku pribadi yang bersangkutan.

Parah, Banjir Rendam 8.827 Rumah di Barito Utara

Muara Teweh: Banjir yang terjadi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, meluas hingga Ahad (9/12). Sebanyak 8.872 rumah terendam banjir.

Enam kecamatan dari 9 kecamatan di Kabupaten Barito Utara terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Ketinggian banjir di beberapa tempat mengalami peningkatan. Bahkan, ketinggian banjir mencapai empat meter.

Selain rumah, banjir merendam 11 unit sekolah, 4 Puskesmas Pembantu, 5 masjid, 7 musala, 1 gereja, 1 pastori, 1 balai basara hindu, 2.753 Hektare sawah, 25 unit jembatan beton dan kayu, 10 km ruas jalan, serta ribuan hektar perkebunan terendam banjir.

Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah menyatakan status tanggap darurat sejak 8 hingga 28 Desember 2012. BPBD Barito Utara punmendirikan posko tanggap darurat dan dapur umum.

Upaya penanganan dilakukan bersama dengan TNI, Polri, Dinsos, Dinkes, Dinas PU, PMI, dan unsur lainnya. Bantuan beras dan makanan dari Pemkab, perusahaan, dan masyarakat telah disalurkan.

Pemerintah Provisi Kalteng melalui BPBD Kalteng mengirim bantuan darurat berupa peralatan dapur, bantuan sandang, kids ware, family kids, makanan siap saji, kelambu, selimut panas, tenda keluarga, tikar , dan matras. 

Dua Kelompok Pemuda Tawuran di Makassar

Makassar: Dua kelompok pemuda tawuran di Jalan Banta-Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota Polsek Mamajang dan Rappocini pun turun ke lokasi kejadian. Polisi mengamankan dua remaja berstatus pelajar yang kepergok membawa anak panah dalam tawuran, Ahad (9/12).

Sekelompok pemuda beramai-ramai mengendarai sepeda motor mendatangi Jalan Banta-Bantaeng. Mereka menyerang kerumunan pemuda di kawasan tersebut. Aksi itu membuat sejumlah warga geger.

Kedua kelompok pemuda itu pun saling serang dengan menggunakan anak panah, batu, dan botol. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Sejumlah anggota berkendara motor mengejar pelaku tawuran. 

Polisi menangkap dua pemuda yang kedapatan membawa senjata. Sebuah kendaraan roda dua pun diamankan. Sementara batu dan pecahan botol kaca berserakan di jalan.

Mahasiswa Makassar Desak KPK Tahan Andi Mallarangeng

Makassar:Puluhan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (8/12), menggelar unjuk rasa. Mereka meminta Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) segera menangkap dan menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

Menurut mahasiswa, Andi yang mengundurkan diri Jumat (7/12) kemarin itu diduga terlibat sejumlah kasus korupsi di Indonesia, di antaranya kasus korupsi proyek Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Mereka melakukan orasi secara bergantian di Jembatan Flay Over Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar. Selain menggelar orasi, para mahasiswa juga membagikan selebaran ke sejumlah penguna jalan.

Selebaran itu berisikan seruan kepada KPK agar segera menangkap petinggi negara lainnya yang terlibat korupsi disejumlah kasus korupsi lainnya, diantaranya kasus Bank Century dan simulator SIM. 

Pansus DPRD Garut Temui Lembaga Perlindungan Anak

Garut: Fani Octora dan keluarga telah islah dengan Bupati Garut Aceng HM Fikri. Aceng sudah meminta maaf kepada Fani dan keluarganya atas nikah siri empat hari yang sempat membuat heboh. Namun, Panitia Khusus DPRD Garut yang menyelidiki kasus ini tetap terus bekerja. Meski ada islah, mereka tetap menuntaskan tugas.

Hari ini, Sabtu (8/12), Pansus DPRD Garut menemui Lembaga Perlindungan Anak. Pansus ingin mendapatkan kesaksian dari saksi ahli yang berkompeten. Pansus bertemu Ketua Lembaga Perlindungan Anak Garut bidang Advokasi dan Pemulihan Bunda Nita K. Wijaya.

Menurut Wijaya, dalam kasus nikah sirih empat hari antara Fani dan Aceng terdapat beberapa pelanggaran. Salah satunya, pernikahan dibawah umur. Saat dinikahi, usia Fani baru 17 tahun 9 bulan. Hal ini telah membuktikan adanya pelanggaran UU oleh bupati.

Selain itu, kata Wijaya, dalam kasus nikah siri itu juga terdapat unsur traficking. Sebab, sebelum pernikahan dilakukan sempat terjadi adanya transaksi menawarkan Fani untuk dijadikan istri sirih Bupati Aceng.

Hingga kini tim Pansus DPRD belum bisa menyampaikan kesimpulan terkait pernikahan bupati Aceng dengan Fani. Tim Pansus DPRD berjanji akan membuka semuanya di rapat paripurna. Pansus dibentuk untuk mencari pertimbangan penentuan sikap DPRD Garut atas desakan massa agar Bupati Aceng mundur dari posisinya.

Fani Bantah Terima Kompensasi Rp3 Miliar dari Aceng

Garut: Islah dengan Bupati Garut Aceng HM Fikri belum juga membuat Fani Octora dan keluarganya hidup tenang. Tak lama setelah proses damai itu berhembus kabar miring yang menyebut Fani dan keluarganya menerima kompensasi dari Aceng Rp3 miliar.

Fani dan keluarganya terusik. Mereka tidak tahu siapa penyebar kabar itu. Saat ditemui di rumahnya di Kampung Cukang Galeuh, Desa Dunguswiru, Kecamatan Limbangan, Garut, Fani mengaku sangat terpukul dan kecewa. Kabar itu membuat Fani kembali lunglai.

Menurut Fani, proses islah itu murni tanpa ada embel-embel apapun. Sejak semula, kata Fani, ia dan keluarganya hanya ingin pengakuan status sebagai mantan istri Aceng. Sekaligus menuntut Aceng meminta maaf kepada keluarganya. Kedua hal itu sudah dipenuhi Aceng.

Setelah proses islah itu, Fani dan keluarga berharap kasus tersebut segera selesai. Fani dan keluarganya ingin bisa hidup tenang. Menurut Fani, harga diri jauh lebih berarti ketimbang kompensasi uang. Bagi Fani dan keluarga, setelah islah masalah dengan Aceng sudah tutup buku. (Hendra Herdiana

Jika Mulus, Rel Kereta di Cilebut Bisa Dilalui Senin Depan

Bogor:Perbaikan rel kereta jurusan Bogor - Jakarta hampir selesai. Penambahan tanah untuk punggung rel sudah sampai pada pemadatan. Jika semua berjalan mulus, rencananya dilakukan penyambungan rel dan langsung diuji coba, Ahad (9/12) malam.

Jalur kereta Bogor - Jakarta ini amblas terseret longsor dua pekan lalu. Rel sepanjang sekitar 200 meter amblas. Posisi persis di antara Stasiun Cilebut - Stasiun Bojong Gede, Bogor. Setelah diperbaiki, rel satu jalur bisa digunakan. Jika semuanya mulus, diharapkan Senin (10/12) nanti dua lajur rel sudah bisa dilalui untuk mengangkut penumpang.

Perbaikan rel sempat terganggu oleh curah hujan. Akibat curah hujan tinggi di wilayah Cilebut membuat tanah jadi gembur dan tak bisa dipadatkan. Rencana penyambungan rel yang semula dilakukan Ahad pagi molor menjadi Ahad malam.

Namun, PT Kereta Api Indonesia yakin penyambungan rel akan bisa lakukan besok malam. PT Kereta Api sudah mempersiapkan puluhan kubik tanah guna pemadatan maksimal sehingga penyambungan rel bisa dikejar dan langsung diujicoba.