Home » » Empat Fraksi Menolak Tegas Penaikan BBM

Empat Fraksi Menolak Tegas Penaikan BBM

Written By C. SUkandi on Jumat, 21 Juni 2013 | 16.13

Seperti diperkirakan, rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan perwakilan pemerintah dan Bank Indonesia terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P), berlangsung alot.

Beberapa fraksi dalam rapat yang digelar di hari libur ini masih belum sepakat mengenai penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Rencana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sedianya diberikan selama lima bulan selepas kenaikan harga premium dan solar juga ditolak sebagian anggota parlemen.

Tercatat empat fraksi menolak tegas skema apapun yang menyangkut penyesuaian harga BBM bersubsidi dan program kompensasi BLSM. Yaitu, Fraksi Hanura, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Gerindra.

Terkait dengan rencana penyesuaian harga BBM subsidi partai Hanura menyatakan menolak dengan tegas penyesuaian harga BBM juga program kompensasi BLSM yang akan diberikan pemerintah mengiringi penyesuaian harga BBM.

"Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM. Hal ini berkaitan dengan UUD 45 pasal 33. Masih banyak optimalisasi anggaran yang dapat ditingkatkan. BBM memiliki pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi bisa mencapai 7,6 persen," kata anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon di Ruang Banggar, DPR RI, Sabtu (15/6).

Sedangkan untuk BLSM, Nurdin menyampaikan keberatan Hanura atas program tersebut. Menurutnya, kesejahteraan rakyat bisa didorong melalui pembangunan senntra-sentra ekonomi. "Mengenai BLSM, kesejahteraan bisa didorong melalui pembangunan sentra-sentra ekonomi. Jadi bukan bagi-bagi duit, tapi bagi-bagi kesejahteraan," imbuhnya.

Perwakilan Fraksi PKS Yudi Widiana menyampaikan pandangan fraksi PKS bahwa BLSM tetap bisa diberikan tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi. "PKS berpandangan program kompensasi perlu tetap diberikan tanpa harus menaikkan BBM subsidi. Ruang fiskal masih memungkinkan untuk tidak menaikkan harga BBM," kata Yudi.

Perwakilan Fraksi PDI-P Sahid M. Mulyadi menyampaikan pandangan Fraksi PDI-P bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi tinggi, sehingga masyarakat harus mecari sumber pendapatan lain. "Kenaikan BBM menyebabakan inflasi yang tinggi, jadi mereka harus mencari tambahan hingga 200 ribu per bulan. Negara harus bisa melindungi rakyatnya melalui APBN.

Sementara itu Fraksi Gerindra menyoroti program BLSM. Perwakilan Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menyampaikan, Fraksi Gerindra menilai BLSM sarat dengan kepentingan politis menjelang Pemilu tahun 2014 mendatang.

"Gerindra tidak sependapat dengan BLSM, karena sifatnya politis menjelang 2014. Rencana kenaikan harga BBM, perlu kajian lebih matang dan mendalam terkait dengan BBM. Pemerintah harus mendorong penguatan daya beli tanpa BLSM," kata Fary.

Dalam rapat di hari libur ini, perwakilan pemerintah yang menghadiri rapat adalah Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Jika RAPBN-P yang diusulkan pemerintah disetujui DPR, maka harga jual premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar jadi Rp 5.500 per liter.

Selepas harga harga BBM subsidi itu naik, pemerintah ingin memberi kompensasi BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan kepada rakyat miskin. Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin selama lima bulan ke depan.

Pemberian BLSM ini yang sampai sekarang masih ditolak oleh beberapa partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat.
Share this article :

Posting Komentar

Jumlah Pengunjung

Flag Counter
 
Support : Creating Website | Cecep Sukandi | Shafarisa
Copyright © 2013. Shafarisa - All Rights Reserved
Template Created by CV-SHAFARISA Published by Cecep Sukandi
Proudly powered by Blogger