Andi Mallarangeng Tepat Pilih Mundur

TERPAAN kasus hukum yang harus dihadapi Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng direspons secara cepat. Setelah penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang dilakukan Komisi Pemberantasan korupsi hari Kamis malam, Andi Mallarangeng hari Jumat memutuskan mundur sebagai menpora.

Langkah politik yang dilakukan Andi Mallarangeng sangatlah tepat. Ia menjalankan fatsoen politik yang seharusnyaa dilakukan seorang pejabat negara. Ia memutuskan untuk meletakkan jabatan karena tidak mungkin lagi mengerjakan tugas kenegaraan di tengah persoalan hukum yang harus dihadapi.

Saat menyampaikan pernyataan pengunduran diri sebagai menpora, Andi Mallarangeng menegaskan bahwa persoalan hukum yang ia hadapi merupakan persoalan pribadi. Ia tidak ingin kasus hukum yang harus dihadapi mengganggu kinerja kementerian dan bahkan mempengaruhi kinerja kabinet.

Bahkan tidak hanya di kabinet, Andi Mallarangeng menyatakan mundur sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Ia tidak ingin kasus korupsi Hambalang yang harus ia hadapi, membebani citra Partai Demokrat.

Langkah yang dilakukan Andi Mallarangeng membangun tradisi politik yang baru. Bahwa menjadi pejabat negara adalah sebuah amanah, sebuah kehormatan. Ketika ada sesuatu yang mengganggu kehormatan itu, maka pejabat negara harus berbesar hati meletakkan jabatannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengajuan pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai menpora. Presiden memahami apa yang menjadi beban dari Andi Mallarangeng dan menghargai langkah yang ditempuh.

Inilah yang sebuah pelajaran politik yang baik untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan. Andi Mallarangeng mempraktikkan ilmu politik yang selama ini memang ia pelajari di bangku kuliah. Ia adalah doktor ilmu politik dari Northern Illinois University, AS dan pengajar ilmu politik di Universitas Gajah Mada.

Bahwa pelajaran berharga ini harus dibayar mahal oleh Andi Mallarangeng memang merupakan ironi yang lain. Andi Mallarangeng merupakan sosok anak muda yang diharapkan menjadi pemimpin di masa mendatang. Ia memiliki modal untuk ikut membawa Indonesia lebih maju.

Hanya saja kekuasaan seringkali memang menggoda. Apalagi ketika ditempatkan dalam konteks konsumtivisme yang menjadi gaya hidup global sekarang ini. Demi mengikuti gaya hidup modern, orang mudah terjerembab dalam godaan materi.

Kita lihat begitu banyak anak muda yang harus berurusan dengan masalah korupsi. Kita bisa sebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, pengawai pajak Gayus Tambunan. Yang sedang menjalani proses persidangan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh.

Ketika kekuasaan dianggap hak istimewa, power is privilege, maka dianggap kekuasaan itu sebagai jalan pintas untuk menjadi kaya. Padahal ketika orang memilih jalur menjadi pejabat negara, maka orang itu sudah memutuskan untuk mencari  kehormatan, bukan kekayaan. Kalau orientasinya mencari kekayaan, maka seharusnya jalur yang dipilih adalah menjadi pengusaha.

Banyak pejabat negara yang kemudian kehilangan orientasi. Kehormatan yang dimilikinya dipakai untuk mencari kekayaan. Akibatnya, mereka menjual kehormatan itu untuk mendapat kekayaan. Ketika kehormatan diperjualbelikan, maka konsekuensinya adalah hukum.

Andi Mallarangeng berulangkali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memperjualbelikan kehormatan untuk kekayaan. Ia merasa tidak bersalah melakukan tindakan korupsi. Namun KPK memiliki bukti yang membuat mereka berani menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka.

Pembuktian itu ada di persidangan. Setelah melalui proses pemeriksaan, kasus korupsi Hambalang akan diajukan ke meja hijau. Kita lihat saja bagaimana hakim akan menentukan kasus ini kelak.

Sejauh ini kasus Hambalang merupakan kasus yang dilakukan secara bersama-sama. Nazaruddin menyebut banyak nama yang ikut menikmati proyek pembangunan bernilai Rp 2,5 trilyun. Selama ini semua orang menyangkal pernyataan Nazaruddin, namun satu per satu dinyatakan bersalah oleh hakim.

Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan dan audit Badan Akuntasi Keuangan Negara menemukan banyak fakta berkaitan dengan korupsi dalam proyek Hambalang. Kita tunggu saja siapa lagi yang harus mempertanggungjawabkan proyek pembangunan yang kondisinya tidak layak untuk diteruskan itu.