Prancis Panggil Dubes Israel Terkait Permukiman Yahudi

Paris: Prancis memanggil duta besar Israel untuk Paris terkait keluhan negara tersebut soal rencana negara Yahudi membangun permukiman baru.

Laporan tentang keputusan Israel membangun 3.000 rumah di Yerusalem timur dan Tepi Barat muncul Jumat, sebagai pembalasan atas keberhasilan Palestina mendapat kedudukan negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sehari sebelumnya.

Senin (3/12), Prancis dan Inggris mempertimbangkan memanggil duta besar mereka untuk Israel atas rencana itu. Namun Kementerian Luar Negeri Prancis tidak memastikannya, dan mengatakan lembaga itu hanya memutuskan langkah ketidaksetujuan.

Juru bicara Kedutaan Besar Israel menyatakan duta besar Yossi Gal dipanggil Kemenlu Prancis. Tapi, Kantor Luar Negeri Inggris menyatakan mempertimbangkan "tanggapan keras" atas rencana Israel membangun rumah baru bagi permukiman.

Sumber diplomatik menyatakan, laporan media tentang duta besarnya adalah duga-duga dan tidak ada keputusan, namun diperkirakan menjadi pilihan. Keputusan membangun daerah kunci di Yerusalem timur, yang disebut E1, memicu badai tentangan diplomatik dari Washington dan Brussels, serta dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, yang Ahad lalu memperingatkan Israel, soal tersebut akan menjadi "pukulan hampir mematikan" bagi peluang penyelesaian kemelut tersebut.

E1 adalah daerah bermasalah di Tepi Barat, yang membentang dari ujung timur Yerusalem timur, yang dicaplok Israel, sampai permukiman Maaleh Adumim.

Palestina gigih menentang kegiatan itu, karena pasti membelah Tepi Barat menjadi dua, yang diduduki, utara dan selatan, serta memutuskannya dari Yerusalem, dan membuat pembentukan negara Palestina lebih bermasalah.

Israel Ahad lalu juga mengancam, dengan menyatakan tidak akan menyerahkan jutaan dolar pajak, yang dikumpulkannya dari rakyat Palestina, kepada Palestina dalam menanggapi upaya di badan dunia tersebut.

Dengan diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palestina mendapat jalan ke berbagai lembaga antarbangsa, termasuk Mahkamah Pidana Antarbangsa, dan meningkatkan kiprah dunia mereka setelah bertahun-tahun perundingan perdamaian dengan Israel berjalan macet.