.jpg)
Saat di Balai Kota DKI, Senin (3/12) kemarin, Jokowi akan menyambangi Menkeu Agus Martowardojo Selasa hari ini untuk membahas pembagian pembayaran beban utang. Beban pembayaran utang yang diusulkan sebesar 70 persen oleh pemerintah pusat dan 30 persen kewajiban Pemprov DKI. Sementara saat ini sesuai perjanjian beban utang yang ditanggung yakni 42:58.
Setelah renegosiasi terkait dengan pembagian beban utang ini, Jokowi akan segera bertemu dengan pemerintah Jepang dalam hal ini Japan International Cooperation Agency (JICA). "Maunya cepat (diputuskan), karena pemaparan sudah jelas. Nanti saya juga mau ajak Jepang bicara setelah dari Menkeu," kata Jokowi.
Masalah yang akan dibicarakan dengan pihak Jepang yakni menyangkut kerja sama, pinjaman, dan bunga. Selain itu, dia akan mempertanyakan salah satu perjanjian tertulis yang menyatakan pertanggungjawaban mutlak ada pada gubernur. "Kerja samanya dengan Jepang seperti apa, pinjaman seperti apa, bunga berapa, kami harus tahu itu," jelasnya.
Menurut Jokowi, PT MRT Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga seluruh pertanggungjawaban seharusnya berada di bawah perusahaan itu. "Mestinya kalau ini sudah BUMD tanggung jawab sepenuhnya ada di PT. Itu saya mau renegoisasi," katanya.
Bunga yang dibebankan terhadap utang pembangunan MRT Jakarta juga akan dibicarakan kembali. Sebab bunga sebesar 0,25% yang dibebankan masih dalam bentuk yen. "Kalau dalam yen rendah, tapi dalam rupiah jelasnya berapa? Kita minta kejelasan konkret. Termasuk juga pengadaan kereta (bekas atau tidak) harus dijelaskan," ucapnya.
Jokowi tidak mempermasalahkan rute MRT tahap pertama yang sudah ditetapkan yakni Lebakbulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menurutnya, rute yang ada saat ini sudah didesain secara makro, yakni MRT terkoneksi dengan moda angkutan lainnya seperti monorel, kereta api, dan bus Trans-Jakarta.
.jpg)
.jpg)
Posting Komentar