Negara Arab Sepakat Bantu Palestina US$100 Juta per Bulan

Doha: Negara-negara Arab sepakat memberi paket bantuan "jaring pengaman keuangan" senilai 100 juta dolar per bulan bagi Palestina, untuk mengatasi krisis ekonomi pascapengakuan PBB atas status negara itu.

Keputusan itu menyusul respon Israel yang memerintahkan pembangunan 3.000 rumah baru di wilayah Tepi Barat yang mereka duduki serta penghapusan distribusi pajak yang akan digunakan untuk membayar tunggakan listrik Palestina, setelah pengakuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap Palestina.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan di Doha, Ahad (9/12) kemarin, para menteri luar negeri negara Arab meminta resolusi yang disahkan dalam Pertemun Negara Arab di Baghdad Maret lalu segera diimplementasikan. Resolusi berisi tentang pemberian bantuan senilai 100 juta dolar per bulan bagi Palestina.

Pernyataan itu tidak merinci tentang mekanisme pemberian dana serta dari mana dana tersebut berasal, tetapi Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil Al-Araby, mengatakan mekanisme pemberian bantuan itu telah disepakati.

"Proses pengumpulan dana akan diketuai Qatar dan sekretariat jenderal berperan dalam menghubungi setiap negara donatur untuk membayarkan sejumlah dana," kata Al-Araby kepada Reuters setelah pertemuan itu.

Dia menambahkan pihaknya memberi waktu 15 hari bagi negara-negara Arab untuk memberikan jawaban terhadap usulan itu.

Israel dan Amerika Serikat menolak keputusan Majelis Umum PBB yang meningkatkan status Palestina menjadi "negara non anggota" di PBB. Kedua sekutu itu mengatakan Abbas harus terlebih dahulu kembali ke meja perundingan damai yang terhenti sejak 2010 lalu karena pembangunan perumahan Yahudi yang dilakukan Israel.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada September lalu mengatakan krisis ekonomi di Palestina akan memburuk kecuali negara itu mendapat peningkatan bantuan asing.

Dalam laporan terpisah, Bank Dunia juga memperkirakan defisit anggaran Palestina mencapai 1,5 miliar dolar pada 2012, sementara dana bantuan asing diperkirakan hanya mampu menutup 1,14 miliar dari kekurangan itu.

Pada Kamis lalu, Kabinet Palestina mengumumkan kota Ramallah yang terletak di Tepi Barat membutuhkan sedikitnya 240 juta dolar setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan belanja anggarannya akibat keputusan Israel menghentikan distribusi pajak serta kegagalan penyaluran bantuan dana dari sejumlah donor.

Pemerintah Palestina menjalankan pemerintahan di Tepi Barat dan sebagian besar dana bantuan diperoleh dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara Arab.

Tetapi selama beberapa tahun terakhir terdapat penurunan jumlah bantuan dari negara Arab yang menyebabkan pemerintah Palestina beberapa kali tidak mampu menggaji 153.000 pegawai negeri sipilnya.

Pemerintah juga masih harus membayar gaji pegawai bulan November seiring keputusan Israel yang menghentikan penyaluran pajak.

Pemimpin Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, menjanjikan bantuan dana senilai 400 juta dolar untuk membantu pembangunan di Gaza ketika berkunjung Oktober lalu. Tetapi pertempuran antara HAMAS dan militer Israel baru-baru ini, menyebabkan sejumlah wilayah semakin rusak sehingga dibutuhkan lebih banyak lagi dana untuk pembangunan.